Aduh Malu Sekali... PKB Diusir, Diminta Keluar Dari Koalisi Jokowi
Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Boni Hargens
menyatakan, agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengikuti peraturan
adanya larangan rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan pengurus
Partai Politik.
"Jika PKB tidak mematuhi aturan tersebut sebaiknya mereka mundur dari
koalisi. Sebab, dari awal koalisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla)
adalah koalisi tanpa syarat," jelas Boni saat ditemui wartawan di
Jakarta, Selasa (12/8).
Pengamat Politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini juga
menyebutkan, dengan keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu
jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang
merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi.
"Sebab, meski (PKB) ada di parlemen namun tetap saja harus dapat dukungan rakyat," jelasnya.
Boni juga menyebutkan, adanya aturan larangan menteri tidak boleh
rangkap jabatan di kepengurusan parpol demi kelancaran efektifitas kerja
seseorang. "Jadi harus ditaati kalau enggak, ya keluar dari koalisi,"
jelasnya.
Sebelumnya, Wasekjen PKB Jazilul Fawaid menunjukan sikap ketidak
sepakatan atas keinginan sejumlah pihak agar menteri melepas jabatannya
di partai politik.
Pasalnya, hal itu sangat disayangkan karena selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol.
"Kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya
ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan," ujar Jazil.
Jazil menegaskan, jabatan selevel menteri itu seperti leader, manajer,
direktur sekaligus pelaksana sebuah organisasi. Semua watak tersebut
berkumpul dalam sebuah pribadi pimpinan parpol dan kader parpol yang
sudah terlatih dalam lingkungan birokrasi internal.
Kekhawatiran bahwa kader partai yang menjabat menteri tidak akan fokus
mengurus rakyat juga ditepis oleh Jazil. Dengan jam terbang mengelola
organisasi yang tinggi, sosok menteri dari kalangan parpol sudah
terlatih membagi waktu secara profesional.
Sebelumnya, Wasekjen PKB Jazilul Fawaid menunjukan sikap ketidak
sepakatan atas keinginan sejumlah pihak agar menteri melepas jabatannya
di partai politik.
Pasalnya, hal itu sangat disayangkan karena selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol.
"Kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya
ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan," ujar Jazil.
Jazil menegaskan, jabatan selevel menteri itu seperti leader, manajer,
direktur sekaligus pelaksana sebuah organisasi. Semua watak tersebut
berkumpul dalam sebuah pribadi pimpinan parpol dan kader parpol yang
sudah terlatih dalam lingkungan birokrasi internal.
Kekhawatiran bahwa kader partai yang menjabat menteri tidak akan fokus
mengurus rakyat juga ditepis oleh Jazil. Dengan jam terbang mengelola
organisasi yang tinggi, sosok menteri dari kalangan parpol sudah
terlatih membagi waktu secara profesional.
No comments:
Post a Comment